Milenial Paling Banyak Ditolak Bank Saat Ajukan KPR

Perum Perumnas mengungkapkan, sebagian besar calon pembeli yang gagal memesan rumah dari pengusaha milik pemerintah adalah kaum milenial. Menurut Anna Kunti Pratiwi, Direktur Pemasaran Perumnas, jumlah calon pembeli milenial yang gagal membeli rumah di Perumnas adalah 70% dari seluruh calon pembeli yang tidak membeli.

Menurut Anna, kasus gagal beli ini terjadi karena calon pembeli rumah tersandung proses audit BI. Sekadar informasi, BI Checking adalah IDI (Informasi Debitur Perorangan Historis) yang mencatat pembayaran kredit biasa atau kredit bermasalah (jatuh tempo).

Jadi mereka sangat tersandung pada BI Checking, karena rata-rata calon pembeli kita termasuk golongan milenial, atau kelas menengah ke bawah. Banyak kalangan menengah ke bawah yang memiliki kredit atau kewajiban kepada pihak lain sehingga tidak berhak atas slip tersebut. Alasan banyak milenial gagal dalam Ujian pemutihan BI juga bermacam-macam, terutama karena kebiasaan minum.

Berbagai hal, misalnya kadang ya ada tagihan kartu kredit yang belum terbayar, jadi cicilan untuk barang konsumsi lainnya juga harus tercatat di data bank. Misalnya seperti mencicil sepeda motor dan barang konsumsi lainnya. Ada berbagai alasan mengapa kualifikasi yang termasuk dalam persyaratan tersebut dibatasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perumnas senantiasa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang dapat menyediakan hunian yang terjangkau untuk milenium. Salah satunya bekerja dengan bank.

Jadi, untuk mengatasi masalah ini, kami juga memiliki program, penjualan kolektif melalui instansi pemerintah dan swasta, jadi kami bekerja sama dengan instansi swasta dan pemerintah serta bank untuk program perumahan karyawan.

Oleh karena itu ada pemotongan gaji dan sebagainya, jadi ada juga jaminan dari bank atas status karyawan dan sudah mulai banyak mitra perbankan yang antusias bahkan, sekarang banyak program-program khusus milenium, keduanya dalam proses persetujuan KPR dan KPA. dan juga dari masa angsuran.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah mengkarantina setoran tunai dari bank dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) selama 14 hari untuk mencegah penyebaran virus corona.

Kepala Pelaksana Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan uang karantina akan disemprot dengan disinfektan sebelum diproses dan didistribusikan ke publik. BI telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa mata uang rupee yang dibagikan kepada masyarakat merupakan mata uang rupee yang telah melalui proses pemrosesan khusus untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Selain karantina uang, BI juga menutup layanan sistem pembayaran tunai berupa uang tunai keliling dan penukaran uang rusak dan palsu untuk masyarakat. Pasalnya, kedua layanan tersebut melibatkan interaksi sosial antara pegawai BI dengan masyarakat umum.

Leave a Reply